"AKSI SUBVERSI PARTAI KOMUNIS INDONESIA"

Blog Ki Slamet 42: Atma Kembara
Minggu, 22 September 2019 - 09.09 WIB

  

A.   STRATEGI SUBVERSI PKI, TAHUN 1954-1965

1.          Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP), Tahun 1954

Melalui sidang Politbiro CC PKI pada tahun 1954, PKI telah merumuskan metode revolusi yang dianggap cocok untuk kondisi Indonesia, yaitu “Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan” (MKTBP). Metode revolusi ini mencakup unsur-unsur berikut :

a.           Perjuangan gerilya di desa yang terdiri dari kaum buruh tani dan tani miskin.

b.           Perjuangan revolusioner kaum buruh di kota-kota, terutama kaum buruh angkutan.

c.            Bekerja secara intensif di kalangan musuh, terutama di kalangan Angkatan Bersenjata.

MKTBP merupakan konsep subversi PKI untuk menyebarluaskan pengaruhnya, menetralisasi lawan-lawan politik, serta menyiapkan dukungan yang luas di kalangan rakyat Indonesia terhadap program-programnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, PKI menyusupkan kader-kadernya yang tangguh ke dalam partai-partai politik dan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat tersebut sehingga bersimpati dan bersedia menjadi anggota PKI. Kelompok anggota-anggota partai politik dan organisasi masyarakat yang telah menjadi pengikut PKI tersebut disebut “fraksi”. Dalam setiap fraksi ditunjuk Ketua dan Skretaris Fraksi. Tugas Skretaris Fraksi adalah menerima perintah dari pimpinan komite PKI stempat dan meneruskannya kepada semua anggota fraksi. Dengan demikian, fraksi PKI pada dasarnya merupakan sel PKI yang berada di partai-partai politik dan organisasi masyarakat. Untuk mengikat kesetiaan anggota sel-sel PKI tersebut. setiap anggota partai politik dan rganisasi masyarakat yang telah menyatakan diri bersimpati dan menjadi anggota PKI diambil sumpah oleh pembinanya.

Khusus mengenai pelaksanaan metode ketiga MKTBP, yakni bekerja secara intensif di kalangan musuh – terutama di kalangan Angkatan Bersenjata – mengingat tingkat kerahasiaannya, maka pelaksanaannya hanya dilakukan oleh kader-kader PKI yang benar-benar terpilih dan sangat terbatas. Oleh karena itu, Politbiro CC PKI memutuskan untuk hanya memberi wewenang sepenuhnya kepada D.N. Aidit selaku ketua CC PKI guna merealisasi metode ketiga dari MKTBP tersebut.

2.    Manipulasi PKI terhadap Pidato-Pidato Presiden Soekarno, Tahun 1960-1965

Upaya PKI dalam menciptakan situasi ofensif revolusioner adalah dengan memanipulasi pidato-pidato kenegaraan Presiden Soekarno sebagai Mandataris MPRS/Presiden Seumur Hidup/Pangti ABRI/PBR, setelah berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pidato-pidato kenegaraan pada setiap tanggal 17 Agustus sejak tahun 1960 yang dimanipulasi oleh PKI adalah sebagai berikut :

a.           Tahun 1960 : “Jalannya Revolusi kita (Jarek)’.

Berisi komando dari Pimpinan Negara/Revolusi, agar seluruh rakyat dan aparat pemerintah melakukan Manipol-USDEK (Manifesto Politik – UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) sebagai konsepsi nasional (GBHN). PKI memanfaatkan isi pidato ini dengan memasukkan ide-idenya yang terkandung dalam MIRI ke dalam Manipol.

b.      Tahun 1961 : “Revolusi-Sosialisme Indonesia-Pimpinan Nasional (Resopim)”. Untuk merealisasi konsep politik Demokrasi Terpimpim, PKI memanfaatkan pidato ini agar situasi politik semakin bergerak ke arah “kiri”.

c.            Tahun 1962 : “Tahun Kemenangan (Takem)”.

PKI memanfaatkan pidato ini agar bangsa Indonesia semakin mendekat ke Blok Timur.

d.           1963 : “Genta Suara Revolusi Indonesia (Gesuri)”.

PKI memanfaatkan pidato ini agar bangsa  bersiap konfrontatif terhadap negara-negara Barat dan negara-negara lainnya yang dianggap sekutu negara Barat.

e.           1964 : “Tahun Vivere Pericoloso (Tavip)”.

PKI memanfaatkan pidato ini agar bangsa Indonesia mempunyai sikap yang makin revolusioner.

f.             1965 : “Tahun Berdiri di atas Kaki Sendiri (Takari)”

PKI memanfaatkan pidato ini --yang pada dasarnya bernada rangkuman tema-tema pidato Presiden Soekarno sejak tahun 1960--untuk mendorong bangsa Indonesia agar menentang blok barat dan makin mendekatkan diri kepada blok timur, khususnya melalui poros Jakarta-Phnom Penh-Peking-Pyongyang serta makin revolusioner. Pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1965, atas permintaan Presiden Soekarno, disusun oleh Njoto.

B.    PEMBENTUKAN BIRO KHUSUS PKI, TAHUN 1964

  

Ketua CC PKI dalam rangka melaksanakan tugasnya mrwujudkan metode ketiga dari MKTBP telah menunjuk kader-kader PKI yang terpilih untuk melaksanakan pembinaan terhadap anggota-anggota yang berdasarkan pengamatannya dapat dibina menjadi anggota PKI. Kader-kader PKI ini semula diberi nama Biro Penghubung yang emudian pada tahun 1964 diubah menjadi Biro Khusus. Biro Khusus  ini, karena tingkat kerahasiaannya tidak dikaitkan dengan komite pimpinan PKI setempat, tetapi mempunyai jalur kendali tersendiri dari Biro Khusus Central yang berada di bawah D.N. Aidit selaku Ketua CC PKI.

Biro Khusus Central yang berada pada tingkat CC PKI bertugas mengkoordinasikan Biro Khusus Daerah yang berada pada tingkat Comite Daerah Besar (CDB). Biro Khusus Daerah tidak ada hubungannya dengan CDB PKI, tetapi langsung bertanggung jawab dan senantiasa hanya menerima Instruksi dari Biro Khusus Central PKI. Adapun hubungan antara CDP dan Biro Khusus Daerah hanya dalam bentuk tukar-menukar informasi. Dengan demikian, garis hubungan organisasi Biro Khusus adalah secara vertikal. Akan tetapi, tidak di seluruh CDP PKI terdapat Biro Khusus, melainkan hanya di tempat-tempat atau daerah yang terdapat permusuhan unsur-unsur ABRI saja. kalau dalam kesatuan ABRI itu terdapat lebih dari seorang anggota PKI, maka pada umumnya disusun grup diskusi yang terdiri atas dua, tiga, atau empat orang dan seorang di antaranya dijadikan pimpinan grup. Apabila tidak cukup anggota, biasanya mereka dikelompokkan dengan anggota BRI di luar kesatuannya atau dibina secara langsung. Adanya biro Khusus PKI itu baru terungkap secara gamblang setelah gagalnya pemberontakan G 30-S/PKI.

Tugas Biro Khusus adalah sebagai berikut :

1.           Mengembangkan pengaruh dan ideologi PKI ke dalam tubuh ABRI guna menyusun potensi dan kekuatan bersenjata. Mengingat tugas ini memerlukan waktu yang lama dan ketekunan usaha serta hasilnya tidak selalu memuaskan, maka sekurang-kurangnya diusahakan untuk mendapatkan simpatisan yang tidak memusuhi PKI.

2.           Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah bersedia menjadi anggota PKI dan disumpah, dapat membina para anggota ABRI lainnya. dalam rangka mengembangkan pengaruh dan ideologi komunis di lingkungan ABRI dapat ditempuh cara-cara melalui penyelenggaraan diskusi-diskusi yang teratur, sampai mereka menjadi pengikut PKI yang dapat dipercaya.

3.           Mencatat para anggota ABRI yang telah dibina atau menjadi pengikut PKI agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan bagi kepentingannya.

Tugas Biro Khusus tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1.           Penanaman Sel-Sel

Apabila sudah berhasil mendapatkan seorang anggota ABRI, maka orang itu dididik dan ditingkatkan kesadaran politiknya secara teori maupun praktik. Jika hal ini sudah dianggap cukup, orang itu kemudian diberi pekerjaan menurut tugas, kemampuan, dan kesanggupannya. Dengan demikian anggota ABRI itu telah dianggap sebagai sel partai ditempatnya bekerja.

2.           Penanaman Simpatisan Partai

Orang-orang atau anggota ABRI yang dihubungi oleh petugas partai tetapi belum dapat menjadi anggota partai, orang tersebut sudah dapat diberi tugas ringan. Orang yang semacam itu diklasifikasikan sebagai simpatisan partai. Tugas simpatisan partai yang utama adalah mempelajari politik dan pengetahuan mengenai kepartaian. Caranya dengan diberi brosur-brosur partai dan diajak bertukar pikiran mengenai politik praktis partai dan tentang teori elementer Marxisme-Lenisnisme.

3.           Mempertajam Perbedaan antara Bawahan dan Atasan

Antara bawahan dan atasan ada kalanya terdapat perbedaan dalam kondisi sosial ekonominya. Perbedaan-perbedaan yang ada ini selalu dimanfaatkan sebaik-sebaiknya dengan jalan mempertajam dan meluaskan rasa perbedaan tersebur. Maksudnya adalah dengan makin meluasnya rasa perbedaan tersebut, maka ABRI akan semakin lemah.

4.           Memanfaatkan Hasil-hasil yang Diperoleh untuk Kepentingan Perjuangan Partai

Kalau di dalam tubuh ABRI telah terdapat anggota-anggota PKI, maka anggota-anggota itu dapat digunakan untuk kepentingan perjuangan partai. Misalnya, dapat digunakan dalam gerakan pengumpulan uang untuk kongres atau dapat juga dijadikan saluran untuk sumber informasi mengenai aktivitas ABRI.

Biro Khusus Central ini dipimpin oleh Kamarusaman bin Ahmad Mubaidah alias Sjam dan sebagai kepala dan orang pertama yang langsung bertanggung jawab kepada Ketua CC PKI D.N. Aidit.

Sjam dalam tugasnya dibantu oleh :

1.           Pono alias Supono Marsudidjojo yang menjadi Wakil Kepala I dan orang kedua yang merangkap kepala bagian organisasi yang langsung bertanggung jawab kepada Sjam.

2.           Bono alias Walujo alias Muljono yang menjadi  Wakil Kepala II dan orang ketiga yang merangkap menjadi pimpinan bagian keuangan serta langsung bertanggung jawab kepada Sjam.

Selanjutnya trio: Sjam, Pono, dan Bono bertindak sebagai pimpinan kolektif Biro Khusus Central PKI. Selain dari yang disebut di atas, masih ada bagian observasi yang dipimpin oleh Bono, bagian pendidikan dikepalai oleh Hamim, dan Soejono Pradigdo yang mempersiapkan para anggota PKI terpilih sebagai petugas-petugas Biro Khusus PKI.

C.    PENYUSUPAN PKI KE DALAM JAJARAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA (ABRI)

Dalam upaya memperoleh pengaruh yang luas di kalangan ABRI, PKI melalui Biro Khususnya melakukan pembinaan terhadap anggota-anggotan Angkatan Bersenjata, baik dalam Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun Angkatan Kepolisian. Upaya-upaya tersebut selain untuk memperluas pengaruh PKI dalam tubuh ABRI juga sekaligus untuk melemahkan ABRI dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagai kekuatan Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia, serta sebagai kekuatan Sosial Politik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Biro Khusus PKI melakukan penyusupan ke dalam tubuh ABRI, sebagai berikut :

1.          Ke dalam TNI-Angkatan Darat

Dalam tubuh TNI-AD, PKI berusaha keras meningkatkan intensitas kerja Biro Khususnya untuk membina dan mempengaruhi anggota TNI-AD dengan tujuan agar secepatnya dapat dikembangkan dan dikonsolidasikan kekuatan guna meruntuhkan TNI-AD dari dalam. Hasil usaha tersebut terbukti kemudian dengan telah terbinanya sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah TNI-AD yang menduduki jabatan penting, antara lain Mayjen TNI Pranoto Reksosamodro, Brigjen TNI Soepadjo, Kolonel Inf. A. Latief, dan Letkol Inf. Untung.

2.          Ke dalam TNI-Angkatan Laut

       Proses penyusupan PKI ke dalam tubuh TNI-AL tidak berbeda dengan apa yang dilaksanakan terhadap ABRI umumnya. Penyusupan dimulai dengan mengaktifkanpembinaan terhadap oknum-oknum PKI yang telah berada di dalam tubuh TNI-AL. Mereka diberi tugas oleh Biro Khusus PKI untuk mencari sasaran pembinaan Pelaksanaan pembinaan pada tingkat Markas Besar TNI-AL dilakukan oleh Pono, sedangkan di setiap Daerah Angkatan Laut  oleh Biro Khusus Daerah. Untuk itu PKI berhasil membina anggota TNI-AL, di antaranya Mayor KKO Pramuko Sudarmo yang aktif membantu PKI.

Di samping itu, PKI juga berhasil membina Letkol Laut Ranu Sunardi melalui Rustomo, Ketua Biro Khusus Daerah Jawa Timur. Sehubungan dengan kepindahan dinasnya ke Jakarta, Letkol Laut Ranu Sunardi kemudian dibina oleh Pono. Biro Khusus Daerah Riau juga berhasil membina Komodor Laut Soeradi, dan kawan-kawan. Namun PKI tidak berhasil mempengaruhi pucuk pimpinan TNI-AL.

3.          Ke dalam TNI-Angkatan Udara

Racmat Kusumobroto, seorang tokoh PKI, pada tahun 1946 kembali ke Indonesia dari Negeri Belanda dan bekerja di Kementerian Pertahanan Bagian Intelijen. Waktu itu kementerian tersebut dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin.

Rachmat Kusumobroto dalam upaya pengembangan selanjutnya berhasil menghubungi Komodor Udara Siswandi yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Bagian Intelijen Markas Besar Angkatan Udara (MBAU). Setahun kemudian dia sempat berkenalan dengan Kolonel Udara Sudiono yang beberapa tahun kemudian menggantikan Komodor Udara Siswandi sebagai Kepala Bagian Intelijen MBAU. Sejak itulah dia mulai membina kedua perwira TNI-AU tersebut untuk menyebarluaskan pengaruh PKI di kalangan TNI-AU.

Di antara perwira-perwira TNI-AU lainnya yang berhail dibina PKI adalah Letkol Udara Heru Atmodjo dan Mayor Udara Sujno. Letkol Udara Heru Atmodjo, berhasil menduduki jabatan penting di TNI-AU menggantikan Kolonel Udara Sudiono sebagai Kabag Intel MBAU. PKI berhasil mengembangkan pengaruhnya atas sikap-sikap Men/Pangau Laksasdya Udara Omar Dhani yang juga sudah mulai dihubungi oleh Bono melalui Letkol Udara Heru Atmodjo. Keberhasilan pembinaan PKI tersebut, menyebabkan sikap Men/Pangau Laksdya Udara Omar Dhani bernada menguntungkan PKI.

4.          Ke dalam Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI)/Kepolisian Negara RI (Polri)

Pembinaan PKI terhadap Angkatan Kepolisian/Kepolisian Negara RI dilakukan oleh tokoh Biro Khusus Central, yaitu Pono dan Hamim. Di antara sekian banyak perwira Kepolisian yang berhasil dibina oleh Biro Khusus PKI adalah Brigjen Pol. S. Soetarto, yang pada sat meletusnya perang kemerdekaan menjabat Wakil Kepala Polisi Kutoarjo. Dia juga telah berhasil menduduki beberapa jabatan penting di lingkungan Kepolisian dan kemudian berhasil pula menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) serta berhasil menduduki jabatan Kepala Staf Badan Pusat Intelijen (BPI). Brigjen Pol. S. Soetarto sejak semula tertarik dengan paham Marxisme-Leninisme, yaitu sejak menjadi anggota Laskar Pesindo dan Ketua Partai Buruh Kutoarjo. Setelah menjadi anggota DPA, dia berhasil mengembangkan hubungannya dengan tokoh-tokoh PKI berhasil pula menggarap perwira-perwira Kepolisian lainnya, antara lain Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Imam Supoyo dan Ajun Komosaris Besar Polisi (AKBP) Anwas Tanuamidjaja.

Upaya PKI untuk mempengaruhi dan melemahkan ABRI – yang dilakukan oleh petugas-petugas Biro Khusus PKI – telah berhasil mempengaruhi sejumlah perwira ABRI sehingga menjadi simpatisan dan pendukung PKI. Anggota-anggota ABRI yang berhasil dibina PKI sebagian di antaranya adalah mereka yang sejak semula sudah bersimpati dan berhaluan Marxime-Leninisme oleh PKI disebut sebagai “perwira-perwira yang berpikiran maju”.

D.   PENYUSUPAN PKI KE DALAM JAJARAN APARATUR NEGARA LAINNYA DAN KE DALAM PARTAI POLITIK

1.          Penyusupan ke dalam Jajaran Aparatur Negara Lainnya

Dalam Kabinet Kerja IV yang terbentuk dalam bulan November 1963, tokoh CC PKI Nyoto diangkat sebagai Menteri Nrgara yang diperbantukan pada Presidium Kabinet, dengan tugas membantu Presiden Soekarno dan Dr. Soebandrio. Nyoto berhasil dikenal oleh Presiden Soekarno dan Nyoto dipercaya menyusun pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1965.

2.          Penyusupan ke dalam Partai Politik dan Organisasi Massa

Terhadap jajaran partai-partai yang berideologi nasionalisme, PKI berhasil melakukan penyusupan ke dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Indonesia (Partindo).

Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai politik yang memperoleh suara terbesar dalam pemilihan umum tahun 19555 menjadi sasaran penyusupan PKI secara intensif. Dalam Kongres PNI di solo tahun 1960, tokoh-tokoh tua PNI, seperti Wilopo, Suwirjo, Hardi, dan Sartono disingkirkan dari dari kepemimpinan partai. Sebaliknya Ir. Soerachman, seorang anggota Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang merupakan organisasi massa PKI dan menjadi Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Tani Indonesia (PETANI) berhasil menyusup dan menjadi Sekretais Jendral PNI dalam Kongres PNI di Purwokerto. Dalam Sidang Badan Pekerja Kongres bulan November 1964 PNI yang telah disusupi oleh PKI ini menetapkan “Deklarasi Marhaenisme” sebagai “Marxisme yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia”. Pada tanggal 4 Agustus 1965 pimpinan PNI Ali Sastroamidjojo dan Ir. Soerachman melakukan pemecatan terhadap tokoh-tokoh PNI tua seperti Osa Maliki, Sabilal Rasjad, Hadisubeno, M.H, Isnaeni, Usep Ranuwidjaja, Moh. Ahmad, Karim Duriat, Abadi, Mr. Hardi, Oemar Said, dan Sutrisno.

Sekretaris Partindo, Adisoemanto, pada tanggal 10 Juni 1965 menyatakan bahwa “untuk menghadapi tantangan Nekolim yang menyiapkan agresi langsung terhadap Republik Indonesia dan persiapan teror terhadap Bung Karno sudah masanya melantik Angkatan V”.  A.J.C. Barus salah seorang Anggota PB Partindo, menyatakan bahwa ia mendukung sepenuhnya pendapat Menteri/Panglima AU Laksamana Madya Omar Dhani, yaitu untuk mempersenjatai buruh dan tani sebagai “soko guru revolusi.

PKI tidak berhasil melakukan penyusupan ke dalam partai-partai yang berdasarkan agama, walaupun demikian praktis PKI telah mampu menetralisir perlawanan dari partai-partai politik yang berdasarkan agama.

Walaupun juga beraliran Marxisme, namun PKI mengambil sikap bermusuhan dengan Partai Murba. Tokoh partai inilah yang untuk pertama kalinya dalam tahun1964 mengumumkan dokumen rahasia PKI yang berisi rencana rahasia untuk melakukan perebutan kekuasaan negara. PKI berhasil meyakinkan Presiden Soekarno bahwa dokumen tersebut “palsu” dan “merusak persatuan Nasakom”. Presiden Soekarno menerima sikap PKI dan meminta seluruh pimpinan partai politik menandatangani “Deklarasi Bogor” tanggal 12 Desember 1964, untuk meredakan kecurigaan yang berkembang antar partai. Dengan keputusan Presiden/Panglima Tetinggi ABRI/KOTI No. 1/KOTI/1965 Tanggal 5 Januari 1965 Partai Murba dibekukan, baik pimpinan pusat maupun Pimpinan daerah, Cabang, Rantingnya dan organisasi massa serta lembaga-lembaga yang bernaung di bawahnya.

Dalam rangka penguasaan terhadap pendapat umum, PKI menyusupkan orang-orangnya ke dalam lembaga-lembaga pers dan media massa. Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara dikuasai PKI. Sejak tahun 1962 Pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di bawah pimpinan Djawoto, berhasil dikuasai, tokoh-tokoh pers komunis seperti Karim D.P, Njoto, Asmara Hadi, Walujo, Suroto, Naibaho dan Oloan Hutapea.

Organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) sebagai organisasi pelajar yang terbesar di Indonesia juga disusupi dan dipecah dari dalam. Dalam bulan Juni 1961, Pimpinan Pengurus Besar IPPI di Yogyakarta telah diteror dan dipaksa menyerahkan kantor dan peralatannya kepada kelompok IPPI yang berhaluan komunis di bawah pimpinan Robby Sumolang dan Ainy Sutedja.

Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga hendak dikuasai, namun tidak berhasil oleh karena kegigihan Ketua PGRI Subiadinata. Sebagai reaksi, PKI mendirikan organisasinya sendiri dengan nama PGRI Non Vak Sentral di bawah pimpinan Subandri.

E.                 TUNTUTAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA UNTUK MEMBENTUK DAN MEMPERSENJATAI AMGKATAN KE V

Sesuai dengan konsep PKI “Jalan Demokrasi Rakyat Bagi Indonesia” yang dianut oleh D.N. Aidit sejak tahun 1953, PKI menerapkan sekaligus jalan revolusioner di samping jalan parlementer sebagai upaya untuk mewujudkan kekuatan komuni di Indonesia. Untuk mendukung konsep jalan revolusi itu, PKI memerlukan kekuatan bersenjata di sampimg kekuatan politik. Upaya PKI untuk mempunyai kekuatan berenjata dilaksanakan dengan cara membentuk kekuatan-kekuatan bersenjata di luar ABRI yang berintikan kekuatan Buruh dan Tani.

Cara ini secara jelas tergambar di dalam metode pertama dan kedua dari MKTB yang menekankan perjuangan gerilya di desa yang terdiri atas kaum buruh tani dan tani miskin, serta perjuangan revolusioner kaun buruh di kota-kota terutama kaum buruh angkutan.

Upaya PKI mewujudkan kekuatan bersenjata di luar ABRI tersebut di atas diuntungkan oleh situasi konfrontasi tersebut telah dimanfaatkan untuk meningkatkan situasi revolusioner dengan memperhebat agitasi propaganda anti Nekolim. Secara fisik militer pembentukan sukarelawan-sukarelawati (sukwa-sukwati) Dwikora telah memberi peluang kepada PKI untuk juga membentuk sukwan-sukwati dari kalangan Pemuda Rakyat, dan unsur-unsur buruh yang tersebar di dalam satuan-satuan sukwan-sukwati.

Gagasan PKI untuk mempunyai kekuatan bersenjata yang dapat dikendalikannya sendiri, memperoleh wujud nyata dalam konsep “Angkatan V” yang disampaikan oleh Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Chou En Lai  kepada Presiden Soekarno, sewaktu yang bersangkutan berkunjung ke Jakarta dalam bulan April 1965. Konsep Chou En Lai tersebut dimanfaatkan lebih lanjut oleh D.N. Aidit dengan menuntut Presiden Soekarno untuk segera mempersenjatai buruh dan tani.

Konsep Chou En Lai dan tuntutan D.N. Aidit tersebut diajukan oleh Presiden Soekarno kepada para Menteri/Panglima Angkatan. Dari empat Menteri/Panglima Angkatan, Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen TNI A. Yani dengan tegas menolak, sedangkan Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksda Udara Omar Dhani menyetujui.

_______________

S u m b e r :

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta 1994

Gerakan 30 September PKI – Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya

—KSP42—

Jumat, 20 September 2019 – 08.07 WIB

Bumi Pangarakan, Lido – Bogor

TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PARTAI KOMUNIS INDONESIA

Blog Ki Slamet 42: Atma Kembara
Senin, 16 September 2019 - 16.00 WIB

Buku Gerakan 30 September PKI

A.               PERIODE SEBELUM TAHUN 1945

1.          Indische Sociaal Democratische Vereniging sebagai Embrio dari Partai Komunis Indonesia

Pada tahun 1913, menjelang Perang Dunia I, seorang aktivis politik yang berhaluan Marxis berkebangsaan Belanda bernama H.J.F.M. Sneevliet tiba di Hindia Belanda dari negeri Belanda. Ia sebelumnya adalah pemimpin organisasi buruh angkutan dan anggota Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) di Negeri Belanda. Sesampainya di Indonesia, mula-mula ia bekerja sebagai anggota Staf Redaksi Warta Perdagangan Soerabajasche Handelblad, sebuah surat kabar milik sindikat perusahaan-perusahaan gula di Jawa Timur. Kemudian ia bekerja sebagai sekretaris pada Semarangsche Haandels Vereniging, menggantikan pejabat lama D.M.G. Koch. Pada saat itu di semarang telah terdapat organisasi buruh kereta api, vereniging van Spooren Tramsweg Personeel (VSTP).

Di kemudian hari Sneevliet berhasil menanamkan pengaruhnya ke dalam organisasi VSTP tersebut dan membawa VSTP ke arah aktivitas-aktivitas yang radikal, atau setidak-tidaknya menjadikan VSTP sebagai media penyebarluasan Marxisme di Hindia Belanda, antara lain melalui surat kaba VSTP, Devolharding (keyakinan). Selanjutnya, Sneevliet mengadakan kontak dengan orang-orang Belanda yang berhaluan sosialis yang ada di Hindia Belanda, dan pada tahun 1914 bersama J.A. Brandssteder, H.W. Dekker, dan P. Bergsma mendirikan organisasi Marxis yang pertama di Asia Tenggara, dengan sebutan Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV). Setahun kemudian, mereka menerbitkan majalah Het Vrije Woord (Suara Kebebasan) di Surabaya sebagai media propaganda Marxisme. Selain majalah Het Vrije Woord, ISDV juga menerbitkan surat kabar Soeara Mardika dan kemudian Soeara Rakjat.

Tulisan-tulisan yang menyebarluaskan Marxisme, baik melalui media surat kabar ISDV maupun kegiatan-kegiatan lainnya pada saat itu belum begitu mendapat perhatian dari Pemerintah Hindia Belanda karena belum merupakan ancaman terhadap kelangsungan pemerintahannya. Pemerintah Hindia Belanda menilai bahwa tulisan-tulisan tersebut akibat dari mulai tumbuhnya ajaran Marxisme di Eropa. Di samping itu, kemungkinan ISDV dapat memperluas pengaruhnya di wilayah jajahan sangat diragukan mengingat adanya hambatan agama, bahasa, ras, dan suku yang berbeda-beda.

2.          Infiltrasi Komunis ke dalam Sarekat Islam, melalui Taktik Keanggotaan Rangkap

Sejak kebangkitan nasional tahun 1908, Sarekat Dagang Islam (SDI) yang kemudian menjadi Sarekat Islam (SI) merupakan salah satu organisasi yang berkembang pesat di Indonesia. Sneevliet sendiri sangat menyadari adanya hambatan bagi ISDV untuk menanamkan ajaran Marxisme di Hindia Belanda. Untuk dapat melaksanakan upaya tersebut, Sneevliet memanfaatkan organisasi SI. Caranya adalah dengan memasukkan anggota ISDV menjadi anggota SI, dan sebaliknya anggota SI dibolehkan menjadi ISDV atau dengan sistem “keanggotaan rangkap”. Dengan sistem keanggotaan rangkap inilah, ISDV menyebarkan pengaruhnya ke dalam organisasi SI. Pada tahun 1917 Sneevliet dan kawan-kawannya telah mempunyai  pengaruh yang kuat di kalangan anggota SI. Mereka berhasil membawa beberapa tokoh muda SI menjadi anggota ISDV, di antaranya Semaoen yang pada tahun 1917 menjadi salah seorang pimpinan SI Cabang Semarang dan Darsono seorang wartawan yang menjadi anggota AI. Keduanya dinilai sebagai seorang muda yang berdedikasi dan berambisi di bidang politik. Dengan memasuki ISDV sekaligus juga sebagai anggota SI, kedua orang ini menjadi penyebar Maxisme ke kalangan masyarakat Indonesia.

Pada tahun 1917 golongan kolonialis melaksanakan revolisi Rusia. Peristiwa ini kemudian dimanfaatkan secara maksimal oleh Sneevliet yang dengan terang-terangan menyerukan agar penganut Marxisme di Indonesia mengikuti Rusi. Selain menyusupi SI, ISDV secara rahasia juga mengadakan penyusupan ke semua lapisan masyarakat Indonesia, termasuk pergerakan kaum buruh, bahkan di kalangan tentara Belanda. Aktivis ISDV yang juga menamakan dirinya kaum merah, memperalat serdadu-serdadu dan pelaut-pelaut untuk berdemonstrasi melawan polisi. Demikian juga surat kabar ISDV membuat hasutan-hasutan, agar dikobarkan pemberontakan dan dikibarkan bendera merah. ISDV mendorong pula tokoh-tokoh nasionalis dan organisasi, seperti Boedi Oetomo, Insulinde, dan SI untuk menuntut Pemerintah Hindia Belanda menggantikan Volksraad dengan parlemen Rakyat. Hal ini membuat Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengambil tindakan tegas dengan jalan mengusir Sneevliet dari Hindia Belanda pada tahun 1918, kemudian menyusul Brandsteder pada tahun 1919, Baars pada tahun 1921, dan sisa-sisa kelompok radikal pada tahun 1923.

3.          Munculnya Perserikatan Komunis di Hindia Belanda sebagai Bagian dari Jaringan Komunis Internasional

Ketika Sneevliet dan Brandsteder diusir dari Hindia Beanda, Semaoen dan Darsono yang telah  menjadi kader komunis hasil pembinaan Sneevliet muncul sebagai pimpinan ISDV. Ketika SDAP di Negeri Belanda pada tahun 1918 memaklumkan perubahan partainya menjadi Partai Komunis Belanda, beberapa anggota ISDP mengusulkan untuk mengikuti langkah SDAP itu. Adapun perubahan SDAP menjadi Partai Komunis Belanda itu sangat erat kaitannya dengan keberhasilan Renovolusi Bolsjewik di Rusia tanggal 1 Oktober 1917. Revolusi tersebut telah memberikan angin segar kepada penganut Marxisme di seluruh dunia yang menyerukan agar keberhasilan revolusi di Rusia diikuti dengan revolusi dunia.

Lenin menggariskan bahwa untuk tercapainya revolusi dunia hendaknya didirikan partai komunis di tiap negara. Sebagai tanggapan atas penggarisan Lenin tersebut, dalam Kongres ISDV VII pada tanggal 23 Mei 1920 di kantor SI di Semarang diusulkan oleh Baars agar ISDV diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia Belanda sebagai bagian dari jaringan Komunis Internasional (Komintern). Dengan melalui perdebatan yang sengit dalam Kongres ISDV tersebut, akhirnya diadakan pemungutan suara yang hasilnya 33 suara setuju, 2 suara mebolak, dan 1 suara blangko. Dalam kongres tersebut disusunlah pengurus Perserikatan Komunis Hindia Belanda dengan Ketua Semaoen, Wakil Ketua, Darsono; Sekretaris, P. Bergsma; Bendahara, H.W. Dekker; dan Urusan Keanggotaan, Baars. Perubahan ISDV menjadi Perserikatan Komunis di Hindia Belanda ini dikomentari oleh Baars bahwa “hanya dengan diktator proletariat, satu-satunya cara untuk membangun masyarakat sosialis”.

Dalam Kongres II Komintern bulan Juli – Agustus 1920 di Petrograd dan Moskow, Sneevliet – yang setelah diusir dari Hindia Belanda dan tinggal di Cina – hadir sebagai wakil dari Perserikatan Komunis di Hindia Belanda menggunakan nama samaran Maring, walaupun di saat itu Perserikatan Komunis di Hindia Belanda belum resmi menjadi anggota komintern. Dalam kongres tersebut Sneevliet alias Maring berusaha meyakinkan Komintern agar Perserikatan Komunis di Hindia Belanda disetujui tetap bekerja sama dengan SI sebagai taktik untuk memenangkan kom unis. Pada dasarnya Komunis menentang gerakan Pan-Islamisme karena dianggap sebagai gerakan borjuis-nasional yang menentang Marxisme di seluruh dunia. Namun, kongres kemudian dapat menyetujui Perserikatan Komunis di Hindia Belanda untuk tetap bekerja sama dengan pihak mana pun dalam setiap lingkungan masyarakat sebagai taktik untuk mencapai tujuan.

Persetujuan kongres tersebut digunakan oleh Perserikatan Komunis di Hindia Belanda untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain dan mengizinkan juga anggota-anggota Perserikatan Komunis di Hindia Belanda untuk duduk dalam Volksraad. Namun, Keputusan Kongres II Komintren yang tetap menentang Pan-Islamisme, telah menimbulkan kesulitan bagi Perserikatan Komunis di Hindia Belanda dalam hubungannya dengan SI karena kelompok yang anti komunis dalam SI menuduh bahwa keputusan tersebut berarti memusuhi Islam secara keseluruhan.

Pada bulan Desember 1920 Perserikatan Komunis di Hindia Belanda dengan suara mutlak menerima 21 syarat Komintern untuk menjadi anggota, yang isinya, antara lain :

a.           Pengakuan secara konsisten terhadap dikttor proletariat dengan perjuangan untuk mengamankan dan mempertahankannya.

b.           Pemutusan kerja sama secara menyeluruh dengan kaum reformis dan centris serta penyingkiran mereka dari partai.

c.            Melaksanakan perjuangan dengan metode kombinasi legal dan ilegal.

d.           Bekerja secara sistematis di dalam negara, militer, organisasi buruh reformis, dan parlemen borjuis.

e.           Setiap partai anggota Komintren adalah partai komunis dan dibentuk atas prinsip sentralisme demokrasi.

f.             Semua keputusan dari Kongres Komintren da Executive Committee of Communist International (ECCI), yang merupakan komite pelaksana Keputusan Kongres Komintern, akan mengikat terhadap semua partai yang berafiliasi dengan Komintern.

g.           Komintren dan ECCI juga terikat untuk mempertimbangkan adanya perbedaan kondisi dari setiap partai yang berbeda tempat bekerja dan berjuangnya dan secara umumm resolusi yang diajukan mengenai suatu masalah hanya akan diterima apabila resolusi itu memungkinkan.

Pertentangan di dalam tubuh SI mencapai puncaknya pada Kongres Nasional VI SI bulan Oktober 1921 di Surabaya. Fraksi Komunis yang dipimpin oleh Semaoen dan Tan Malaka (seorang ahli agitasi propaganda komunis) berusaha mengendalikan dan menguasai jalannya kongres, tetapi usaha mereka ini ditentang oleh salah seorang tokoh SI, yaitu H. Agus Salim (orang yang berpandangan modern dan pembela disiplin organisasi).

H. Agu Salim menjawab semua argumen Semaoen dan Tan Malaka dengan mengatakan, ‘Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan sosialisme sejak seribu ratus tahun sebelum Karl Marx’. Selain itu, ia mengajukan resolusi kepada Kongres untuk melarang setiap anggota SI menjadi anggota partai lain, dan supaya kaum komunis yang menjadi anggota SI mengundurkan diri.

Sejak itu muncullah sebutan SI Merah bagi anggota-anggota SI yang beraliran Marxis dan SI Putimuncul secara terbukah bagi anggota SI yang menentang Marxisme. Inilah untuk pertama kalinya kekuatan Islam menentang komunisme secara terbuka di Indonesia. Dalam langkah selanjutnya golongan komunis dalam SI selalu membayangi saingannya. Tan Malaka menyebut peristiwa itu sebagai suatu “krisis besar dalam tubuh SI yang menguntungkan komunis”. Kepada Komintren pada tahun 1923 Tan Malaka melaporkan bahwa Perserikatan Komunis di Hindia Belanda telah menguasai lebih dari 20 seksi dalam SI dan dinyatakannya bahwa dari 100.000 anggota SI, 30.000 di antaranya adalah anggota komunis aktif. Perpecahan di dalam tubuh SI ini tampaknya sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Bahkan, pada bulan Maret 1923, dalam Kongres II Perserikatan Komunis di Hindia Belanda diputuskan untuk bersaing melawan SI sebagai organisasi politik yang haluannya berbeda. Sebagai konsekuesinya SI Merah mengubah namanya menjadi Sarekat Rakyat dan menyatakan dirinya sebagai suatu organisasi radikal nasional baru. Selain itu, juga dipandang perlu untuk melebarkan aktivitasnya sampai ke luar Jawa dengan membuka cabang di Padang dan  Makasar.

Pertumbuhan dan aktivitas Perserikatan Komunis di Hindia Belanda yang smakin radikal – terutama dari kelompok pimpinan Alimin dan Muso – dalam menjalankan garis partai dari Moskow semakin menarik perhatian Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Belanda cukup waspada akan besarnya massa di bawah kepemimpinan dan pengaruh Perserikatan Komunis di Hindia Belanda ini dengan mulai mengambil tindakan-tindakan untuk memisahkan para pemimpin dari massanya, dengan cara mengusir para pemimpinnya dari Hindia Belanda. Tan Malaka sebagai tokoh Perserikatan Komunis di Hindia Belanda diusir pada tahun1922, Semaoen serta Darsono bersama-sama kaum radikal Belanda lainnya diusir pada tahun 1923. Tokoh-tokoh komunis Hindia Belanda tersebut tersebar di Asia dan Eropa sebagai agen Kmintren atau Perserikatan Komunis di Hindia Belanda atau agen kedua-duanya. Namun Semaoen dan Darsono masuk kembali ke Indonesia pada tahun itu juga.

Dengan adanya pengusiran tokoh-tokoh pimpinanPerserikatan Komunis di Hindia Belanda tersebut, maka terjadilah kemerosotan kepemimpinan karena kurangnya tenaga-tenaga inti yang dapat menanamkan ideologi partai dan disiplin, sehingga berakkibat timbulnya tindakan sendiri-sendiri berupa aksi-aksi teror tanpa adanya instruksi dari pimpinan. Perserikatan Komunis di Hindia Belanda mulai melakukan konsolidasi kembali setelah Darsono masuk kembali ke Indonesia pada tahun 1923. Cababg-cabang Perserikatan Komunis di Hindia Belanda bertambah luas dan pada bulan Juni 1924 Perserikatan Komunis di Hindia Belanda mengadakan Kongres di Jakarta dengan mempergunakan nama Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk pertam kalinya.

Setelah itu, PKI berhasil tumbuh mmenjadi partai poitik yang memiliki massa pengikut yang semakin besar. Meskipun demikian, PKI belum dapt melakukan kontrol dan menanamkan disiplin serta idiologi pada massa pengikutnya.

Tindakan-tindakan keras pemerintah kolonial terhadap aksi-aksi Sarekat Rakyat menyebabkan Kongres PKI pada bulan Desember 1924 di Kotagede, Yogyakarta mengambil keputusan untuk melebur Sarekat Rakyat ke dalam PKI.

4.          Pergolakan Rakyat Tahun 1926 – 1927

Setelah PKI merasa bahwa pengaruhnya di dalam tubuh SI cukup besar, maka PKI mulai memanfaatkan pengaruhnya untuk menggerakkan massa rakyat, dengan menggunakan bendera SI untuk melakukan pergolakan fisik melawan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini yang memang merupakan salah satu tujuan perjuangan SI untuk mengusir penjajah Belanda, sedangkan tujuan perjuangan PKI adalah mewujudkan masyarakat komunis di Indonesia. Upaya PKI tersebut berhasil mencetuskan pergolakan rakyat di beberapa tempat, yaitu pada tanggal 12 – 14 November 1926 di Karesidenan Jakarta, tanggal 12 November – 5 Desember 1926 di Banten, tanggal 12 – 18 November 1926 di Priangan, tanggal 17 – 23 November 1926 di Surabaya, tanggal 12 November 1926 di Surakarta, tanggal 12 November – 15 Desember 1926 di Kediri, dan tanggal 1 Januari – akhir Febuari 1927 di Silungkang, Sumatra Barat.

Pergolakan rakyat ini semuanya dapat diatasi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Banyak tokoh komunis dan nasionalis ditangkap dan dipenjarakan, bahkan ada yang dibuang ke Digul, Tanh Merah, Irian Jaya (Papua), tetapi tokoh komunis Alimin dan Muso berhasil melarikan diri.

Pada tahun 1935 Komintren mengirim kembali seorang tokoh komunis ke Hindia Belanda, yakni Muso. Dengan bantuan Djoko Sudjono, Pamudji, dan Achmad Sumadi, ia melakukan kegiatan bawah tanah, tetapi rupa-rupanya kegiatan tersebut tidak menghasilkan sesuatu. Muso sendiri pada tahun 1936 melarikan diri lagi ke luar hegeri dengan alasan merasa tidak aman di Indonesia.

__________________

S u m b e r :

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta 1994

Gerakan 30 September PKI – Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya

—KSP42—

Jumat, 13 September 2019 – 16.05 WIB

Bumi Pangarakan, Lido - Bogor